Menag: Kalau Ada Madrasah Rubuh, Sanksinya Berat

Jakarta (Pinmas)--Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan kualitas pendidikan di lingkungan Kementerian Agama harus terus meningkat, karena itu ia akan menindak pejabat yang lalai memperhatikan sarana pendidikan seperti ada madrasah yang rubuh.

"Saya minta jangan ada madrasah rubuh, apakah madrasah swasta atau negeri," tandas Menteri Agama saat memberi pengarahan pada acara pembinaan pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi DKI Jakarta di Gedung Kemenag Jl. MH Thamrin Jakarta Pusat, Rabu (14/3).

Untuk itu Menag meminta kepada para pejabat Kemenag harus rajin turun ke lapangan untuk mengecek kondisi bangunan madrasah di wilayahnya masing-masing. "Kalau ada yang rubuh sanksinya berat, sebab ada yang tidak beres," tandasnya.

Menag menyatakan sangat memberi perhatian terhadap pendidikan, termasuk di lingkungan madrasah. Karena itu Kemenag pada tahun ini meningkatkan jumlah penerima bea siswa miskin dan berprestasi dari 1,8 juta orang menjadi 3 juta orang.

"Jangan sampai ada anak tidak ke madrasah atau lembaga pendidikan karena tidak punya uang, kita berupaya membebaskan mereka dari putus sekolah atau putus madrasah," ujar Menag.

Dihadapan ratusan peserta, Menteri Agama juga memaparkan tentang haji termasuk masalah yang kini marak dibahas yaitu badan haji dan moratorium (penghentian sementara) pendaftaran jemaah.

"Tentang badan khusus, sampai saat ini belum ada yang `mengkuliahi` saya ini yang terbaik. Masih asal bunyi," ucap Menag.

Begitu pula moratorium, menurutnya, jika ini diberlakukan maka nanti biaya haji seluruhnya ditanggung jemaah. Karena sekarang ada biaya yang tidak ditanggung jemaah kita bayar dari manfaat setoran awal.

Dalam kesempatan ini juga menepis anggapan Kemenag itu tidak profesional. "Kemenag sudah berpuluh-puluh tahun mengelola haji, sempurna, tidak? Bahkan bohonh besar kalau mengelola haji 200 ribu tanpa masalah. Sukses tanpa masalah itu bohong besar," papar Menag.

Dikatakan, kesuksesan penyelenggaraan haji itu telah dinilai oleh lembaga lain, bukan Kementerian Agama, tapi Badan Pusat Statistik yang melakukan survei.

Kegiatan pembinaan pejabat Kanwil Kemenag DKI Jakarta ditutup oleh Sekjen Kemenag Bahrul Hayat. Kepala Kanwil Kemenag DKI Jakarta Muhaimin Luthfi menjelaskan kondisi madrasah di ibukota negara secara umum cukup baik, memenuhi kebutuhan minimal. Jumlah madrasah di seluruh DKIJakarta 819 madrasah baik ibtidaiyah, tsanawiyah dan aliyah, 86 madrasah berstatus negeri.(ks)


sumber : http://www.kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=9070